Partisipasi Indonesia Dalam CAFTA

INDONESIA DALAM CAFTA

Pendahuluan

Pada bulan November 2002, KTT ASEAN ke-8 di Kamboja, ASEAN dan Cina menandatangani Kerangka Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh. Hal ini merupakan tanda bagi kedua belah pihak untuk memperkuat kerja sama ekonomi.

Dalam kesepakatan ini, mencakup proses penurunan tarif dalam tiga kategori : Early Harvest Program (EHP), Jalur Normal, dan Jalur Sensitif. Jalur Sensitif kemudian dibagi lagi menjadi dua yaitu Sensitif dan Sangat Sensitif.
Kerja sama ekonomi ini semakin diperkuat dengan Treaty Amity and Cooperation (TAC) pada tahun 2003. Dengan demikian, hubungan kedua belah pihak semakin lancar dan aman.

Namun masih terdapat masalah-masalah yang belum diselesaikan. Menurut Alexander C. Chandra, potensi masalah yang harus diperhatikan adalah pertama, ASEAN dan Cina cenderung terlalu menekankan keuntungan jangka panjang tanpa memperhatikan dampak ekonomi jangka pendek. Kedua, kebaikan Cina untuk memberikan liberalisasi unilateral di bawah skema EHP terdengar terlalu muluk. Ketiga, indonesia dan ASEAN perlu memberikan perhatian lebih terhadap tantangan yang muncul dari Cina di bidang penanaman modal. Saat ini, negara-negara ASEAN semakin tertinggal dalam urusan penanaman modal dari negara Asia lainnya. Keempat, Indonesia juga perlu memperhatikan sejauh mana kemampuan kita untuk memasuki pasar Cina. Kelima, data yang tidak akurat dari pihak Cina mempersulit pembuat kebijakan ASEAN pada umumnya dan Indonesia pada khususnya untuk membuat kebijakan yang tepat. Keenam, CAFTA tentunya memiliki potensi untuk memperlemah proses integrasi ASEAN. Pada akhirnya, Indonesia dan ASEAN harus memikirkan dan menemukan solusi untuk masalah-masalah tersebut. Bila mau untung, bukan buntung.

Kesiapan Indonesia Dalam CAFTA

Kompleksitas liberalisasi perdagangan ini semakin lama akan semakin bertumpuk karenanya pola kebijakan yang meliputi seluruh aspek dan bidang yang relevan mulai pada level pusat hingga ke kabupaten/kota harus bersinergi dan harmoni.

China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA) telah berlaku secara resmi sejak 1 Januari 2010. Pemberlakuan FTA ini memberi makna bahwa liberalisasi perdagangan antara negara-negara ASEAN dan Cina merupakan suatu keharusan yang mesti dilakoni oleh negara-negara peserta (contracting parties).
Tentunya, sebagai suatu keharusan (shall) akan membawa implikasi bagi kedua belah pihak. Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN dituntut “siap” untuk menghadapi dan mengarungi perdagangan bebas ini.

“Siap” di sini haruslah diartikan sebagai suatu kondisi dimana Indonesia harus dapat memperoleh keuntungan dalam keterlibatannya pada rezim perdagangan bebas ini.
Pemahaman pada Free Trade Area (FTA) secara konseptual menunjukkan bahwa FTA dipandang sebagai bentuk integrasi ekonomi dimana semua hambatan perdagangan antara negara yang berpartisipasi ditiadakan. Hambatan perdagangan tersebut meliputi hambatan perdagangan (trade barriers) yang bersifat tarif dan non-tarif.
Kedua isu ini akan menjadi hal terpenting dan utama untuk segera diselesaikan. Sehingga ketika CAFTA ini berlangsung maka pemahaman dasar tentang liberalisasi perdagangan tidak lagi bertumpu pada pertanyaan mendasar yang seharusnya telah terjawab sebelum CAFTA ini berlangsung.

Oleh karena itu, untuk mengurai keterlibatan Indonesia, sebagai salah satu pihak perjanjian, dalam liberalisasi perdagangan ini terdapat empat faktor utama yang harus menjadi perhatian serius bagi Indonesia dalam CAFTA. Faktor pertama, kesiapan suprastruktur ekonomi.

Suprastruktur ekonomi yang dimaksudkan bukan hanya menyangkut hal-hal yang bersifat makro akan tetapi juga hal-hal yang bersifat mikro. Secara makro, suprastruktur ekonomi diterjemahkan ke dalam sistem ekonomi nasional, sedangkan secara mikro ditujukan pada lembaga-lembaga perekonomian dan lembaga-lembaga politik yang memproses kebijakan-kebijakan ekonomi.

Lembaga-lembaga yang dimaksudkan di sini bukan hanya mengarah pada badan-badan atau organisasi yang bergerak di bidang ekonomi, akan tetapi juga para pelaku ekonomi seperti BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dan bahkan koperasi. Dalam konteks ini, perlu untuk dicermati secara kritis lembaga-lembaga ekonomi manakah yang tepat dan cocok untuk bersaing di pasar bebas.
Faktor kedua adalah infrastruktur ekonomi. Menyoal infrastruktur ekonomi bukanlah suatu hal yang mudah. Ketersediaan infrastruktur ekonomi menjadi suatu keharusan untuk menopang keikutsertaan Indonesia dalam liberalisasi perdagangan ini.

Ketersediaan ini harus pula diwujudkan dalam bentuk pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, terminal petikemas, bandara, perizinan dan lain sebagainya. Tentunya, dalam hal infrastruktur ekonomi yang menjadi ukuran adalah skala nasional dimana ketersediaan infrastruktur tersebut merata dan atau hampir merata antara provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan provinsi-provinsi lainnya di Kalimanatan, Sumatera, Sulawesi, Ambon, dan Papua. .

Faktor ketiga adalah sumber daya manusia (SDM). Persoalan SDM mungkin menjadi argumentasi klise setiap mempermasalahkan sesuatu yang baru yang mungkin dan atau sedang dihadapi oleh Indonesia. Akan tetapi, naif kiranya jika persoalan SDM ini harus dikesampingkan. Mengingat fakta menunjukkan bahwa keterbatasan SDM masih menjadi “momok” yang harus menjadi fokus bagi Indonesia.
Masalah SDM juga akan terkait dengan para pemuda yang harus disiapkan dalam menghadapi era kompetisi global karena perkembangan ini tentunya telah menciptakan perubahan sosial bagi masyarakat kita dan juga merupakan tantangan sekaligus peluang bagi bangsa kita dan akan membawa kita pada persaingan sumber daya manusia secara global, tinggal permasalahnya adalah apakah pemuda kita mampu menghadapinya dan memenangkan persaingan tersebut ? mengingat melalui mekanisme perdagangan bebas, lalu lintas aset intelektual dan investasi modal sebagai salah satu pilar globalisasi ekonomi terbuka lebar bagi semua pelaku pasar tinggal bagaimana kita, khususnya generasi muda memanfaatkannya.

Nuansa Kompetisi Global

Keterbatasan SDM selalu diidentikkan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan bahkan dengan sikap mental dan budaya. Dalam konteks SDM ini, maka salahsatu fakta yang akan tersaji nantinya adalah masuknya tenaga kerja dari negara-negara ASEAN dan Cina ke Indonesia baik itu tenaga kerja terlatih maupun buruh kasar dalam pasar kerja Indonesia.
Tentunya, fakta ini akan memberikan nuansa kompetisi yang lebih kompetitif yang menuntut ketersediaan SDM yang dapat bersaing dengan para pekerja dari negara-negara ASEAN dan China. Apakah SDM bangsa ini telah “siap’ atau kemudian kita akan menjadi penonton di negeri sendiri? Akan terjawab seiring dengan perjalanan waktu. Dalam kaitannya dengan persiapan generasi muda dalam menghadapi nuansa kompetisi ini maka setidaknya :

1. Peningkatan kualitas pemuda khususnya tentunya tidak hanya bertumpu pada masalah sarana dan prasarana pendidikan, namun kiranya selain mengarah pada peningkatan kemampuan intelektual , tapi juga aspek kecerdasan emosional dan spiritual juga harus dikedepankan, hal ini mengingat core competence bagi sumber daya manusia tidak hanya didasari masalah intelektual semata namun juga masalah emosional dan spiritual individu yang bersangkutan. Perlu dipahami pula bahwa persaingan sumber daya manusia tidak hanya masalah pengetahuan dan keterampilan, namun juga masalah mental, oleh karenanya pembentukan mental yang sanggup bersaing dan sadar bahwa harus belajar guna memperoleh perbaikan diri dari waktu ke waktu adalah hal yang tidak boleh diabaikan.

2. Disatu sisi lain, derasnya arus globalisasi perlu diimbangi dengan upaya untuk tetap menjaga Identitas bangsa dikalangan generasi muda, terutama melalui lembaga pendidikan, dengan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Sebagai pembangun-kembali karakter bangsa (character builder). Di tengah tengah derasnya arus globalisasi, kemudian ditambah dengan sejumlah erosi karakter positif bangsa sementara adanya gejala amplifikasi atau penguatan mentalitas negatif, seperti malas, koruptif dan sebagainya, maka peran generasi muda adalah membangun kembali karakter positif bangsa. Peran ini tentunya sangat berat, namun esensinya adalah adanya kemauan keras dan komitmen dari generasi muda untuk menjunjung nilai-nilai moral di atas kepentingan kepentingan sesaat sekaligus upaya kolektif untuk menginternalisasikannya pada kegiatan dan aktifitasnya sehari-hari.

b. Sebagai pemberdaya karakter (character enabler). Pembangunan kembali karakter bangsa tentunya tidak akan cukup, jika tidak dilakukan pemberdayaan secara terus menerus. Sehingga generasi muda juga dituntut untuk mengambil peran sebagai pemberdaya karakter atau character enabler. Bentuk praktisnya adalah kemauan dan hasrat yang kuat dari generasi muda untuk menjadi role model dari pengembangan karakter bangsa yang positif. Peran ini pun juga tidak kalah beratnya dengan peran yang pertama, karena selain kemauan kuat dan kesadaran kolektif dengan kohesivitas tinggi, masih dibutuhkan adanya kekuatan untuk terlibat dalam suatu ajang konflik etika dengan entitas lain di masyarakat maupun entitas asing.

c. Sebagai perekayasa karakter (character engineer) sejalan dengan perlunya adaptifitas daya saing untuk memperkuat ketahanan bangsa. Peran yang terakhir ini menuntut generasi muda untuk terus melakukan pembelajaran. Harus diakui bahwa pengembangan karakter positif bangsa, bagaimanapun juga, menuntut adanya modifikasi dan rekayasa yang tepat disesuaikan dengan perkembangan jaman. Sebagai contoh karakter pejuang dan patriotisme tentunya tidak harus diartikulasikan dalam konteks fisik, akan tetapi dapat dalam konteks lainnya yang bersifat non-fisik. Peran generasi muda dalam hal ini sangat diharapkan oleh bangsa, karena di tangan mereka-lah proses pembelajaran adaptif dapat berlangsung dalam kondisi yang paling produktif.

Faktor keempat adalah sistem politik. Sistem politik tetap menjadi faktor yang mempengaruhi liberalisasi perdagangan. Dalam hal ini pola rekruitmen yang mulai membaik menjadi elemen utama yang akan menentukan apakah Indonesia akan mampu mengarungi liberalisasi perdagangan yang hadir dihadapan mata.
Tentunya, dipahami bahwa sistem politik di Indonesia memiliki intensitas yang cukup tinggi untuk selalu menjadi rubrik menarik akibat beragamnya aktifitas ppolitik yang terjadi, baik dalam level partai politik maupun pada tingkat pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Di samping mengurai keempat faktor yang menjadi sorotan liberalisasi perdagangan (CAFTA), masih tedapat dua faktor lainnya yang menjadi concern bagi Indonesia. Kedua faktor tersebut adalah peraturan perundang-undangan dan budaya masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang tersedia haruslah pro liberalisasi perdagangan. Hal ini dimaknai bahwa Indonesia dituntut untuk mengeluarkan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang menunjang iklim investasi. Contoh konkrit dapat dilihat pada lahirnya Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dilengkapi dengan Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2007 dan Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2007 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 111 tahun 2007. UUPM dipandang sebagai upaya preventif yang dibuat oleh Pemerintah bukan hanya untuk mengganti Undang-undang PMA dan PMDN (lama) akan tetapi juga jawaban atas liberalisasi perdagangan yang akan dihadapi Indonesia 2010. Peraturan perundang-undangan disini tidak hanya difokuskan pada investasi, tapi juga seluruh aspek yang berhubungan dengan CAFTA seperti ketenagakerjaan, pelayanan publik dan lain sebagainya.

Analisa Cost-Benefit / Untung Rugi

Tentunya, harus diingat bahwa deregulasi dan debiroktisasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya memenuhi tuntutan rezim perdagangan bebas, akan tetapi harus memperhatikan cost and benefit bagi perekonomian dan kepentingan nasional pada umumnya.

Faktor budaya dalam konteks kompetisi masih menjadi hambatan yang yang mengelisahkan pada CAFTA. Semangat kompetisi yang belum terpupuk baik akan menjadi hambatan substansial yang melekatkan pada individu-individu. Budaya tepo-seliro dan toleransi seolah menjadi pembatas bagi orang Indonesia untuk berkompetisi.
Padahal liberalisme ekonomi dan perdagangan bebas hanya dapat hidup sehat dalam sebuh iklim kompetisi dan etos efisiensi. Dalam hal ini, disadari bahwa persoalan budaya bukanlah suatu persoalan yang selesai dalam waktu singkat, tetapi usaha kearah tersebut harus ditempuh.

Keseluruhan faktor yang telah diuraikan di atas, sebagai elemen dasar yang harus segera dibenahi Indonesia, menjadi concern utama Pemerintah paling tidak dalam enam bulan ke depan. Kompleksitas liberalisasi perdagangan ini semakin lama akan semakin bertumpuk karenanya pola kebijakan yang meliputi seluruh aspek dan bidang yang relevan mulai pada level pusat hingga ke kabupaten/kota harus bersinergi dan harmoni.

Namun, tentunya sebagai sebuah kesepakatan (agreement), CAFTA telah berlaku dan negara-negara peserta yang harus tunduk pada kaidah-kaidah yang telah disepakati tanpa mengesamping kaidah-kaidah hukum internasional dan hukum nasional masing-masing negara, yang seharusnya saling menguntungkan. Hal terpenting yang harus dicatat bahwa CAFTA hanya akan berhasil ketika Negara-negara peserta mengedepankan prinsip-prinsip reciprocity (prinsip timbal-balik), most favored nation (MFN) atau prinsip non diskriminasi dan transparency (keterbukaan)

Secara umum CAFTA dapat memberikan keuntungan dan kerugian sebagai berikut:

1. Manfaat positif dari pemberlakukan CAFTA bisa diprediksikan bahwa sejumlah produk barang dan jasa buatan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik China. Produk-produk hasil perkebunan seperti kakao, minyak kelapa sawit dan lain-lain misalnya.akan lebih mudah diterima dan dibeli konsumen China sebab lebih kompetitif.

2. Sedangkan faktor kerugian yang banyak dikhawatirkan masyarakat Indonesia adalah masalah ketenagakerjaan , yaitu akan meningkatnya PHK dan pengangguran. Tapi karena kenyataanya pemerintah memang tetap memberlakukan CAFTA ini , maka diluar itu semua pemberlakuan CAFTA bisa dilihat dari manfaat positifnya yang mungkin saja lebih besar ketimbang efek negatifnya.

Jika kita kembali mencoba melihat sisi positif dari CAFTA maka bisa kita analisa bahwa jika dikatakan CAFTA akan berdampak negatif, maka hal itu karena mayoritas industri Indonesia mempunyai kesamaan dengan apa yang dihasilkan industri China. Maka bukankah itu bisa dijadikan motivasi Indonesia untuk lebih membangun masyarakat yang lebih produktif dan kreatif serta mandiri secara ekonomi.

Justru kita harus berharap dengan diberlakukanya CAFTA bisa menjadi pemicu motivasi bangsa Indonesia untuk migrasi dari budaya konsumtif menjadi bangsa yang lebih produktif, hal ini pula yang kiranya harus ditekankan kepada SDM pemuda kita.


Author : Razif Novwan Putranto & Law Firm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *